Judul posting diatas saya ambil sebagian dari kutipan MenKomInfo Sofyan Djalil di DetikInet.Com. Sedikit menggelengkan kepala dengan wajah sinis (Sinis Mode=On :-D
, apa maksud dari perkataan tersebut dan terkesan tidak mungkin menggunakan Open Source.
Menurut Sofyan ada tiga alasan hal itu akan terjadi. Pertama, ujar Sofyan, komputer pemerintah perlu di-upgrade sebelum berpindah ke Open Source. “Kedua, kemampuan sumber daya manusia (yang menggunakannya-red) belum memadai,” tuturnya.
Sedangkan alasan ketiga Sofyan adalah soal dukungan driver bagi berbagai perangkat pendukung komputer. “Pada sebagian Open Source, misalnya, belum ada menu untuk men-support printer,” ia menambahkan.
Tidak jauh berbeda dengan alasan yang dilontarkan oleh para pengguna Linux Pemula (*baca newbie).
Dengan perkataan MenKomInfo seperti itu berarti masih panjang perjalanan bangsa ini menuju ke era teknologi informasi khususnya software murah secara menyeluruh dan betapa mengenaskan program IGOS yang hanya dijadikan semboyan salah satu departemen pemerintah tanpa bukti dan realisasi yang jelas ke seluruh rakyat.
Karena saya bukan ahli saya tidak dapat melontarkan secara panjang, hanya saja alasan-alasan yang dilontarkan oleh seorang menteri tersebut tidak relevan dan terlalu menganggap remeh.
Jika SDM nya belum memadai kenapa harus ada rekrut PNS setiap tahun, berarti SDM-SDM yang masuk seleksi PNS tidak berkemampuan atau bahkan tidak dapat diberikan pelatihan dengan beban tertentu. Misalkan jika tidak bisa menggunakan Open Office selama 1 bulan maka di skors atau dipecat 
.
Jika harus mengupgrade komputer, memang Linux membutuhkan spesifikasi komputer super apa???, apa mungkin di setiap lembaga pemerintahan menggunakan komputer 386, 486, PI, PII …?? (Kalau benar luarrr biasa..!!!!). Saya sendiri bekerja dilembaga pendidikan, sekolah saya mendapat sumbangan 2 unit komputer brandes IBM dari DIKNAS dengan spesifikasi yang cukup tinggi (Intel PIV 2,4 GHz, RAM 512, HD 80 GB, dll). Jika saya ambil contoh spesifikasi komputer tersebut yang ada di lembaga pemerintahan, maka spesifikasi komputer tersebut lebih dari cukup jika dinstallkan salah satu distro Linux yang ada.
Dukungan Driver…?? (Pake aja Sopir Pribadi :-D
Setau saya Ubuntu linux sudah hampir mendeteksi driver-driver terkini, saya hampir tidak menemukan masalah dalam penggunaan berbagai versi Ubuntu Linux (Gak tau klo distro IGOS mah :-D.
Jadi pada dasarnya tekad pemerintah saja tidak serius untuk melakukan peralihan, apa benar jika melakukan peralihan maka sistem pemerintahan tidak akan berjalan..?? (Apa landasannya..???).
Sayangnya postingan DetikInet.Com tersebut menutup komentar dari pembaca, jika komentar diperbolehkan pasti cukup banyak pujian yang diterima MenKomInfo .
Blogged with Flock
![:)]](http://blog.micokelana.com/smilies/yahoo_onphone.gif ":)]"){kind=small}
![:-\](http://blog.micokelana.com/smilies/yahoo_question.gif ":-\"){kind=small}
Teman saya toni pernah melontarkan pikiran yang serupa.
Dua kali malah
Hmm, saya bukan penganut open source juga bukan penganut software mahal, tapi bagi saya OS, bahasa pemrograman, software dan teknologi hanyalah sebuah tool (alat), yang harus kita kuasai dan gunakan untuk memecahkan masalah dan membangun solusi.
Masalah bayar / tidak bayar itu tergantung dari keinginan kita / pemimpinya.
Kalau bayar, kita di support, interfacenya memudahkan, ada problem tinggal panggil vendor, download pacth yang sudah ada, ngga bergantung dengan komunitas, tp harga mahal.
Kalau gratis, support susah, mau apa apa harus cari sendiri, mau troubleshoot, harus ikut komunitas, terkadang komunitas juga tidak merespon kalau pertanyaan nya kurang bermutu, dan kalau bermutu pun terkadang tidak langsung memberi solusi, dan sangat bergantung pada seseorang/komunitas.
yup begitulah.
Ada negara yang menggunakan opensource sukses, ada juga yang menggunakan software berbayar sukses, itu semua tergantung diri masing masing kok.
Mas mico, kebetulan saya bekerja di salahsatu Departemen (Yang Basah sih kata orang:d
.
Memang banyak kendala untuk menggunakan Open Source (khususnya GNU/Linux) di kantor pemerintahan. Tetapi apabila memang mau pasti bisa, apalagi sebagian besar penggunaan komputer hanya untuk Office yang sebenarnya dengan Open Office pun sudah sangat mumpuni.
kalau untuk karyawan baru sepertinya mereka akan menurut-nurut saja mau disuruh pake Linux+Open Office apabila memang kebijakan resmi kantor/pemerintah adalah seperti itu.
Yang susah adalah karyawan lama yang cukup akrab dengan produk MS, banyak yang resistance dengan berbagai alasan seperti : malas untuk belajar ulang, malas merubah berbagai template dokumen yang mereka miliki dan lagi belum adanya watak efisiensi serta kesadaran terhadap aspek legalitas.
Contoh:
A : kenapa sih nggak pake bajakan aja..?
B : Nggak bisa itukan melanggar hukum.
A : Ya udah beli aja daripada pake Linux tapi
susah.
B : Kan harganya mahal.
A : Lha duit negara ini, kalau anggarannya ada
kenapa nggak dihabisin daripada dipotong tahun
depan.
Mungkin Masalahnya the right man on the wrong place. Harus nya kan menteri komunikasi itu menguasai IT, kok nyatanya segitu doang. Apa gak nanya dulu ama staf ahlinya, gitu.
Wah pak menteri kominfo sampai bilang gitu? Mosok gak ngerti sama seperti saya… kalau gitu saya bisa jadi menteri kominfo donkkkk.
Kalau gratis, support susah, mau apa apa harus cari sendiri, mau troubleshoot, harus ikut komunitas, terkadang komunitas juga tidak merespon kalau pertanyaan nya kurang bermutu, dan kalau bermutu pun terkadang tidak langsung memberi solusi, dan sangat bergantung pada seseorang/komunitas.
Alasan usang klo bilang: gratis maka supportnya jadi susah. Yang gratis kan OS dan aplikasinya. Support kan bisa dibentuk. Pemerintah kan udah sering itu bikin-bikin komite ini itu, panitia anu anu. Mosok mau bikin komite/panitia FOSS Support aja gak bisa? Takut duitnya dikorupsi apa? Kan udah lumrah?
Mau takut sama apa lagi?
Keliatan banget deh klo udah gk niat. Mbuh ah, bete!
AndiVicky: Basah banget yah??, bawa anduk tiap ari donk mas ke kantor. Itu dia yang susah emang watak sih. Tapi saya tetep pesimis kok pemerintah bakal make Open Source. Bener kata mas vicky, kan ada dananya sayang klo gak dipake??
Apanya yang susah ya dan bagaimana matinya. PP 37/2006 yang ditolah - pura-pura - oleh penerimanya, yang menyekaratkan daerah, tidak menjadikan Indonesia bangkrut (?). Apalagi sekedar hardware.